Di Publish Pada Tanggal : Kamis, 20 April 2017 20:21 WIB

Swasta Hingga BUMN Masih Abaikan Hak Pekerja

Jakarta, HanTer – Pemerintah melalui Tim Pemeriksa Terpadu masih menemukan banyak perusahaan yang belum menyertakan pesertanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk jaminan pensiun (JP). Padahal, hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Terbukti, dari 61 perusahaan besar yang dilakukan pemeriksaan, hanya 31 perusahaan atau separuhnya yang telah memenuhi hak pekerjanya terkait jaminan pensiun. Pemeriksaan itu dilakukan pada 2016 lalu.

Demikian dikatakan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Maruli Apul Hasoloan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Oleh karena itu, kata Maruli, pihaknya bersama BPJS Ketenagakerjaan berupaya untuk melakukan penguatan kinerja Tim Pemeriksa Terpadu. Tim itu sendiri berisi tenaga pengawas dari kedua institusi, termasuk di tingkatan daerah.

Dijelaskan, tujuan awal pembentukan Tim Pemeriksa Terpadu sendiri adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Kemnaker  dan dua BPJS pada tahun 2015 lalu, yaitu meningkatkan perluasan kepesertaan dan kepatuhan dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Maruli menambahkan, untuk tahun 2017 sampai dengan bulan April, tim telah menyelesaikan pemeriksaan kepada 71 perusahaan. Hasilnya, sebagian besar berkomitmen untuk segera mengikuti program JP.

“Kedepannya, setelah 71 perusahaan selesai diperiksa, kami akan lanjutkan pelaksanaan sidak pada 102 perusahaan besar yang masih membandel termasuk BUMN, untuk mengecek kepatuhan pada program Jaminan Pensiun," ungkap Maruli.

Ditempat yang sama, Direktur Perluasan Kepesertaan dan HAL BPJS Ketenagakerjaan, E Ilyas Lubis mengungkapkan, Tim Pemeriksa Terpadu akan memastikan perusahaan yang telah atau akan diperiksa merupakan perusahaan yang berdasarkan omset pertahunnya telah wajib mengikuti program JP, selain telah mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKm).

"Selain kepatuhan pada program JP, kami juga akan memeriksa apakah perusahaan tersebut masuk dalam kategori Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) tenaga kerja, yaitu perusahaan yang belum mendaftarkan seluruh pekerjanya. Selain itu, kepada kategori PDS Upah yaitu perusahaan yang melaporkan upah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, gaji pokok ditambah tunjangan tetap", jelas Ilyas.

Lebih lanjut, Ilyas menjelaskan, usai dilakukan tahapan pemeriksaan maka diterbitkan Nota Pemeriksaan untuk perusahaan yang terbukti tidak patuh. Apabila perusahaan masih belum patuh juga, maka akan diterbitkan Nota Penegasan.

“Jika nota penegasan juga tidak diindahkan, maka tim pemeriksa akan membuat rekomendasi (kepada perusahaan) tidak mendapat pelayanan publik tertentu (TMP2T) sesuai PP 86 tahun 2013 dan Permen 23 tahun 2016,” tambah Maruli. 

 

 


(Arbi)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats