Di Publish Pada Tanggal : Rabu, 22 Maret 2017 20:05 WIB

Rini Peringatkan BUMN Belum Terdaftar BPJS Kesehatan

Jakarta, HanTer – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno geram terkait masih adanya perusahaan BUMN yang belum mengikutsertakan pegawainya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Ia memberi waktu bagi BUMN-BUMN tersebut hingga akhir 2017 ini.

“BUMN harus jadi pioner, jadi contoh bagi perusahaan lain untuk mendukung JKN KIS,” kata Rini dalam Bincang JKN-KIS di Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Mengutip data BPJS Kesehatan, dari 145 BUMN yang ada, 50 BUMN sudah mendaftarkan karyawan dan keluarganya 100 persen, 48 BUMN sudah mendaftarkan 80 persen karyawan dan keluarganya, 31 BUMN baru mendaftarkan 50 persen karyawan dan keluarganya dan sisanya masih dibawah 50 persen. Bahkan, ada satu BUMN yang malah sama sekali belum mendaftar dalam program JKN-KIS ini.

“Perusahaan yang ini perlu saya getok, akhir tahun saya akan perhatikan sepenuhnya adalah PT PLN, PT Pertamina, Perum Perhutani, PT Bank Mandiri, PT BRI dan PT BNI. Terutama bank-bank ini,” tegas Rini.

Rini berjanji akan terus memantau perkembangan kepesertaan BUMN ke program JKN-KIS ini setiap bulan. Bahkan akan menjadikan keikutsertaan dalam program BPJS Kesehatan ini menjadi bagian dari penilaian performance perusahaan setiap tahun.

“BUMN itu saham dan modalnya dari negara, berarti dari rakyat dan milik rakyat. Karena itu, benefit-nya juga harus kembali ke rakyat. Program BPJS Kesehatan ini bantu masyarakat menikmati layanan kesehatan yang mereka butuh walaupun biayanya lebih besar dari kebutuhan mereka sehari-hari. Tapi mereka bisa dapat," katanya.

Ditempat yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris menuturkan, peran badan usaha khususnya BUMN sangat besar dalam mendukung kegotong-royongan JKN-KIS. Karenanya, BUMN diharapkan menjadi role model atau motor penggerak khususnya dalam keberlangsungan program JKN-KIS yang merupakan salah satu Program Prioritas Pemerintah Kabinet Jokowi-JK.

“Mengingat program ini memiliki prinsip gotong royong, maka keiikutsertaan setiap warga negara adalah wajib. Setiap warga negara memiliki kesetaraan dalam memperoleh jaminan kesehatan, pegawai BUMN juga merupakan bagian dari penduduk Indonesia,” ujar Fachmi Idris.

Terkait kekhawatiran adanya penurunan manfaat apabila menjadi peserta BPJS Kesehatan, Fachmi menyatakan telah memiliki program coordination of benefit (COB) bagi setiap badan usaha yang sebelumnya telah memiliki asuransi tersendiri.

Sebagai informasi, sampai dengan 17 Maret 2017, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 175 juta jiwa dari berbagai segmen kepesertaan. Ini berarti lebih kurang 70% penduduk Indonesia telah menjadi peserta JKN-KIS. Dari jumlah tersebut, hampir 25 juta peserta (beserta keluarga) merupakan pekerja yang didaftarkan oleh pemberi kerjanya. 


(Arbi)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats