Di Publish Pada Tanggal : Kamis, 02 Maret 2017 23:29 WIB

Pemerintah Incar Pajak Pelaku Kartel Daging

Jakarta, HanTer - Indonesia hingga saat ini masih kesulitan dalam mengatasi gejolak pangan. Padahal, untuk komoditas tertentu, upaya mencegah gejolak ini bisa dilakukan dengan mudah.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta kementerian terkait untuk mengendalikan harga pangan, terutama daging sapi dan ayam. Arahan tersebut lantas ditindaklanjuti, salah satunya melalui kerja sama antara Kementerian Perdagangan, KPPU, dan Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Berdasarkan analisis pemerintah, distribusi perdagangan daging ayam dan sapi diketahui adanya kecenderungan kartel. Indikasinya, Kementerian Keuangan mencatat, volume impor daging sapi dan ayam meningkat signifikan, padahal jumlah penduduk tetap.

"Coba cek harga di Malaysia dan Singapura, mereka kan impor juga. Harga di dalam negeri kita dibanding dua negara itu bisa naik 30 persen-40 persen lebih mahal dikalikan volume yang sekarang," tutur Sri Mulyani usai menghadiri penandatanganan kerja sama dengan KPPU di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/3/2017).

Untuk mengatasi praktik kartel perdagangan ini, Sri Mulyani memastikan pihaknya akan mengusut kewajiban perpajakan para importir sapi ini, apalagi data volume impor dengan data pelaporan pajak importir tidak sesuai dengan pembayaran pajak.

Bahkan dari 81 importir daging beku terdaftar, kata dia, ada yang menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha yang tidak berhubungan dengan bisnis perdagangan impor daging sapi, namun impor barang elektronik.

"Implikasinya, kalau pengusaha ini lakukan kartel dan bahkan saya suspect lakukan penghindaran pajak karena setoran pajak tidak banyak, makanya saya kesal. Hanya 46 WP menyatakan kurang bayar. Sebagian besar pembayaran pajaknya hanya satu persen," tegasnya.

Untuk itu, Sri Mulyani menegaskan pentingnya perbaikan struktur usaha agar masyarakat mendapatkan barang yang berkualitas dengan harga murah, pengusaha memperoleh kesempatan sama dalam berusaha dan Indonesia menjadi tempat dengan iklim persaingan usaha sehat.

Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita mengatakan, dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini, maka KPPU juga akan turut mengawasi pengendalian harga yang ada di masyarakat.

“Karena kerisauan kami adalah pengendalian harga dan kartel. Saya sudah meminta dan sampai dengan akhir minggu ini, akhirnya ada juga perjanjiannya,” ungkapnya.

Dia menambahkan, jika masih ada yang akan memainkan harga maka data-data dari perusahaan tersebut akan langsung dibawa ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk ditindaklanjuti. Sehingga, tidak ada lagi pihak-pihak yang memainkan harga dengan mengambil keuntungan yang besar, dan harga akan normal. “Kami sudah capek bicara baik-baik, cukup sudah keuntungan berlebih itu. Daging beku sudah berjalan baik dan sudah tercapai harga maksimal Rp80.000 per kg," katanya. 

 


(Abe/safari)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats