Di Publish Pada Tanggal : Senin, 20 Februari 2017 22:31 WIB

Janji Pemangkasan Pajak UMKM Ditagih

Jakarta, HanTer – Pemerintah diminta merealisasikan janjinya untuk memangkas pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 1 persen menjadi 0,25 persen.

"Sesungguhnya pajak UKM ini sangat bernuansa keadilan. Pajak dengan tarif 0,25 persen berarti prinsip keadilan pajak ditegakkan di negeri ini," kata Sularto, Ketua Umum Asosiasi Manajer Koperasi Indonesia (AMKI), dilansir Antara di Jakarta, Senin (20/2/2017).

Menurut dia, sektor UMKM yang berdasarkan data BPS berjumlah 56 juta lebih telah mampu menghidupi sendi-sendi perekonomian masyarakat sehingga pemerintah dianggapnya harus berpihak kepada rakyatnya melalui kebijakan yang berpihak pada UMKM.

"Oleh karena itu kami menyerukan pemerintah untuk segera mengubah PP Nomor 46 tahun 2013 dan menurunkan pajak UMKM menjadi 0,25 persen," katanya.

Ia mengatakan, sejak November 2016 saat Presiden Jokowi berjanji akan menurunkan pajak bagi pelaku UMKM dari 1 persen menjadi 0,25 persen, para pelaku UMKM sejatinya sudah menunggu realisasi janji tersebut. Janji itu disampaikan Presiden saat bertemu dengan para pelaku UKM di Istana Negara Jakarta didampingi Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga.

Presiden pada kesempatan itu merespons permintaan pelaku UMKM yang ingin agar pajak untuk mereka dipangkas karena pajak 1 persen yang dibebankan negara dinilai cukup memberatkan bagi pelaku UKM di Tanah Air maka Presiden pun setuju pajak diturunkan.

Saat itu Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga pun berharap awal Desember 2016 peraturan pajak UKM bisa diubah, sehingga pajak final itu tidak 1 persen lagi untuk UKM melainkan 0,25 persen.
Bahkan Presiden Jokowi juga akan menurunkan tarif uang tebusan amnesti pajak bagi wajib pajak UMKM.

Tarif uang tebusan untuk wajib pajak UMKM yang mengungkapkan harta sampai Rp10 miliar tetap akan dikenai tarif tebusan sebesar 0,5 persen.

Sedangkan untuk harta di atas Rp10 miliar yang sebelumnya dikenai 2 persen akan dipertimbangkan untuk diturunkan. Pajak terkait UMKM diatur dalam PP Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 


(Arbi/Ant)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats