Di Publish Pada Tanggal : Jumat, 17 Februari 2017 23:54 WIB

Paket Kebijakan Ekonomi Hanya Dinikmati Kalangan Atas

Jakarta, HanTer – Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengatakan, paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah jangan hanya ditujukan untuk melayani kalangan atas, tetapi harus benar-benar diterapkan sesuai nilai-nilai Pancasila.

"Selama paradigma kebijakan yang dipakai masih melenceng dari Pancasila sebagai panduan spritual kebijakan, maka jangan harap ke-14 kebijakan itu bisa berhasil mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia, hingga ke akar rumput," kata Heri Gunawan, Selasa (14/2/2017).

Menurut dia, masyarakat akar rumput selama ini dibiarkan berjuang sendiri tanpa keberpihakan yang sungguh-sungguh. Terlebih, 14 paket kebijakan ekonomi pemerintah yang sudah berjalan ternyata tidak optimal.

"Indikatornya, antara lain pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah 6 persen, penciptaan lapangan kerja yang belum menggembirakan, lemahnya investasi di sektor-sektor produktif seperti pertanian-kelautan, perikanan, dan indeks gini yang relatif stagnan di 40 persen," katanya.

Heri juga mengkritik paket kebijakan sebelumnya yang kurang menyentuh sektor pertanian, kelautan, dan perikanan, yang dinilai minim investasi. Padahal, pangsa pasarnya berada di atas 80 persen. Hingga saat ini, ujar dia, sektor-sektor tersebut hanya menyumbang 15,4 persen dari PDB. Padahal, jumlah tenaga kerjanya di atas 50 persen.

Ia menyatakan bahwa beragam penyebab dari hal tersebut antara lain minimnya penguatan SDM, investasi, teknologi, dan modal.

Sebelumnya, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus menilai paket-paket kebijakan yang telah dirilis oleh pemerintah tidak fokus berdasarkan sektor yang ingin dituju.

Akibatnya, kata dia, segudang paket kebijakan pemerintah tidak kunjung menunjukkan hasil. Padahal tujuan utama paket kebijakan dibentuk untuk mendorong daya saing industri nasional, meningkatkan lapangan kerja, daya beli masyarakat dan memacu pertumbuhan. "Paket kebijakan belum berdampak pada peningkatan indikator-indikator di atas. Kenapa? Paket-paket kebijakan tidak fokus, misalnya ingin menggerakkan sektor industri, apa aja yang dibuat?" ujar Ahmad.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan paket kebijakan ekonomi jilid 15 masih dalam tahap penyempurnaan. Namun diharapkan dalam waktu dekat paket tersebut bisa segera dirilis. 

Darmin mengatakan, sebenarnya paket kebijakan ekonomi tersebut telah rampung. Tetapi lantaran dinilai masih terlalu umum dan belum jelas sasarannya, maka isi dari paket tersebut kembali diperbaiki. “Saya akan menyelesaikan paket 15. Sebenarnya paket 15 itu sudah selesai, tapi penjelasannya terlalu umum, kurang jelas apa hasil yang diharapkan,” ujar dia.

Darmin mengungkapkan, saat ini proses perbaikan isi paket kebijakan tersebut sudah hampir selesai. Dan begitu 100 persen rampung maka akan segera diumumkan ke publik. “Dan itu sudah dibetulkan. Begitu selesai, kita akan umumkan,” tandas dia.

Isi paket ke-15 itu sendirimengenai logistik dan national single window, yang akan mengatur tentang waktu sandar kapal atau dwelling time. Presiden Joko Widodo, lanjut Darmin, menargetkan dwelling time mencapai dua hari. Saat ini rata-rata dwelling time di pelabuhan berada di posisi 2,9 hari. 

 

 


(Abe/Ant)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats