Di Publish Pada Tanggal : Selasa, 17 Januari 2017 23:50 WIB

Target Pajak 2017 Dinilai Berlebihan

Jakarta, HanTer - Target penerimaan pajak yang dipatok pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp1.307,3 triliun dinilai berlebihan. Apalagi, dalam dua tahun terakhir, penerimaan pajak tercatat hanya mampu terealisasi di kisaran 80 persen.

“Kalau penerimaan pajak tidak dikaji dengan angka teliti, maka kita akan menghadapi problem,” ujar anggota Komisi XI DPR, Muhammad Misbakhun, di Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Misbakhun mengungkapkan, realisasi penerimaan pajak tahun lalu yang hanya Rp1.105 triliun dari target tercatat menjadi yang terendah dalam 10 tahun terakhir. Realisasi tersebut, bahkan sebagian besar ditopang dari uang tebusan program pengampunan pajak atau tax amnesty di periode pertama.

Menurut dia, otoritas pajak hanya bisa mengandalkan dana tebusan tax amnesty untuk menopang penerimaan pajak tahun ini. Apalagi, efektivitas program tersebut di periode kedua realisasinya justru timpang dibandingkan hasil di periode pertama.

Belum lagi, subjek dan objek pajak lainnya yang masih tergerus kondisi perekonomian global. Maka dari itu, diharapkan seluruh jajaran otoritas pajak mampu membuktikan diri untuk memperbaiki kondisi penerimaan pajak di tahun ini.

Sementara itu, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Yon Arsal mengharapkan uang tebusan dari program amnesti pajak periode tiga bisa membantu optimalisasi penerimaan pajak pada 2017. "Kita masih punya satu triwulan untuk optimalkan tax amnesty di tiga bulan pertama," kata Yon.

Ia menjelaskan, target penerimaan pajak dalam APBN 2017 sebesar Rp1.307,67 triliun masih bisa tercapai dengan berbagai upaya, meski sasaran itu tumbuh sekitar 18 persen dari realisasi pajak pada 2016 sebesar Rp1.069 triliun.

Untuk itu, optimalisasi uang tebusan dilakukan dengan terus melakukan sosialisasi secara efektif kepada Wajib Pajak (WP) potensial antara lain WP besar dan prominent serta pelaku usaha dengan omzet sampai Rp4,8 miliar, terutama yang belum mengikuti amnesti pajak.

Selain mengandalkan pemasukan dari uang tebusan tax amnesty, Yon memastikan DJP akan mencari potensi pajak baru dengan mengembangkan basis data dari para peserta amnesti pajak yang telah mengikuti periode satu dan dua.

"Kita juga optimalisasi dari pengembangan tax base pasca amnesti pajak. Sudah ada deklarasi maupun repatriasi Rp4.300 triliun. Mungkin ada aset produktif yang selama ini belum dilaporkan, dan bisa menjadi tax base baru," ujarnya. 


(Arbi/Ant)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats