Di Publish Pada Tanggal : Senin, 09 Januari 2017 18:59 WIB

Sugihardjo: Mahkamah Pelayaran Akan Direvitalisasi

Jakarta, HanTer - Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo mengatakan, dinamika pergerakan sektor maritim baik untuk angkutan penumpang maupun barang semakin meningkat.  Terkait dengan perkembangan  itu, Mahkamah Pelayaran sebagai unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan direvitalisasi.
 
“Dinamika pergerakan sektor maritim berkembang semakin pesat tapi Mahkamah Pelayaran-nya tetap. Tidak bisa seperti ini karena gap-nya akan semakin jauh,” tegas Sugihardjo saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Perkuatan Mahkamah Pelayaran Menuju Peradilan Maritim di Kantor Kementerian Perhubungan, Senin (9/1/2017).
 
Dalam penguatan fungsi dan perannya, Sugihardjo menjelaskan, Mahkamah Pelayaran tidak akan menduplikasi fungsi pengadilan umum dan tidak akan masuk ke ranah pengadilan umum. “Selain itu, revitalisasi Mahkamah Pelayaran harus memperhatikan regulasi yang mengaturnya, sudah sesuai atau tidak dengan Undang-Undang karena apabila ingin mengubah Undang-Undang, memerlukan waktu yang cukup panjang,” jelas Sugihardjo.
 
Dia menambahkan, Kemenhub saat ini sedang menyusun rancangan Peraturan Presiden yang mengatur Mahkamah Pelayaran dan diharapkan akan selesai pada kuartal pertama tahun 2017. Saat ini, payung hukum Mahkamah Pelayaran adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
 
Terkait revitalisasi Mahkamah Pelayaran, Menteri Perhubungan sudah menugaskan Mahkamah Pelayaran untuk melakukan studi banding ke beberapa negara untuk melihat proses maritime court di negara-negara tersebut.
 
85 Kasus
 
Ditempat yang sama,  Ketua Mahkamah Pelayaran, Peni Pudji Turyanti menjelaskan dari tahun 2014-2016, Mahkamah Pelayaran sudah menyelesaikan 85 kasus kecelakaan kapal dan tersisa 6 kasus yang akan diselesaikan pada Selasa (10/12).  Sementara itu, menurut data dari Ditjen Perhubungan Laut, dari tahun 2014-2016, terdapat 403 kecelakaan kapal.
 
FGD yang dihadiri para pakar transportasi, pakar hukum, akademisi, dan stakeholder lainnya sepakat akan melakukan revitalisasi Mahkamah Pelayaran dan juga akan menyusun tim untuk merumuskan proses revitalisasi lembaga tersebut.
 
Sebelumnya, Mahkamah Pelayaran juga sudah menyelenggarakan workshop untuk membahas penguatan fungsi dan peran Mahkamah Pelayaran pada 16 November 2016 yang dihadiri oleh pejabat di Kementerian Perhubungan, Kementerian Lembaga terkait seperti Bea Cukai, Bakamla, Polisi Airut, Para Akademisi, BUMN, Perwakilan Asosiasi Perusahaan Pelayaran, Perusahaan Asuransi, Para Direktur Sekolah Pelayaran di Lingkungan BPSDMP dan pemerhati maritime. 
 
 


(Akbar)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats