Di Publish Pada Tanggal : Senin, 14 November 2016 00:15 WIB

Walhi Meradang, Perbankan Biayai PTLU Batu Bara

Jakarta, HanTer - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyatakan kekecewaannya karena pihak perbankan dari negara Jepang masih membiayai pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menggunakan batu bara sebagai sumber bahan baku energinya.

"Sektor perbankan Jepang masih melakukan pembiayaan terhadap energi kotor," kata Pengkampanye Walhi Dwi Sawung dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (12/11/2016).

Menurut Dwi, pembiayaan tersebut juga sama saja bahwa pihak perbankan itu tidak peduli akan akibat dari pembangunan PLTU batu bara terhadap perubahan iklim global.

Ia mengatakan bahwa pembangunan PLTU di Cirebon itu kini memasuki tahap yang penting karena saat ini pihak pemberi pinjaman sedang menimbang-nimbang memberikan pinjaman atau tidak. "Sementara itu, problem di tengah masyarakat terus berjalan. Kami melakukan protes untuk mencegah para pemberi pinjaman memberikan pinjaman yang akan membuat permasalahan yang ditimbulkan oleh PLTU makin panjang dan komplek," ucapnya.

Walhi menyatakan penggunaan teknologi yang diklaim sebagai "clean coal" (batu bara bersih) tidak akan menyebabkan emisi karbon berkurang.

Sebagaimana diwartakan, Kementerian ESDM menetapkan harga batubara acuan (HBA) pada bulan November 2016 sebesar 84,89 dolar AS per ton atau mengalami kenaikan 23 persen dari posisi Oktober 2016 sebesar 69,07 dolar/ton.

Data yang diperoleh di Jakarta, Jumat (4/11), menunjukkan bahwa HBA November 2016 merupakan rekor tertinggi sejak Mei 2013 yang tercatat 85,33 dolar/ton. Sejak Januari 2009, HBA tertinggi tercatat 127,05 dolar/ton pada bulan Februari 2011, sedangkan terendah Februari 2016 sebesar 50,92 dolar/ton.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengejar potensi penerimaan dari wajib pajak perusahaan pertambangan mineral dan batu bara yang selama ini sumbangannya terhadap pendapatan negara masih relatif sangat rendah.

"Kami melihat potensi pajak pengusaha minerba masih rendah," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (27/10).

Sri Mulyani mengaku telah bertemu dengan sejumlah pengusaha yang bergerak di sektor tersebut dan belum mendapatkan jawaban yang memuaskan terkait dengan tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak karena berbagai alasan. 


(Ant)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats