Di Publish Pada Tanggal : Kamis, 28 Juli 2016 10:19 WIB

Tajuk: Tim Ekonomi Harus Atasi Ketimpangan

Publik berharap agar Tim ekonomi yang baru hasil perombakan Kabinet Kerja oleh Presiden Joko Widodo, tidak memihak  pada kalangan pengusaha, tapi harus memihak kepada rakyat miskin. Karenanya menteri-menteri ekonomi itu diharapkan dapat mengatasi permasalahan angka kemiskinan serta ketimpangan tingkat pendapatan yang dinilai dapat mengganggu stabilitas nasional.

Selain itu, tim ekonomi baru hasil perombakan kabinet ini juga dapat lebih bersikap adil dalam membuat kebijakan, terutama bagi kalangan warga miskin.

Para pengamat mengemukakan, Gini rasio atau indeks ketimpangan ekonomi Indonesia mengalami kenaikan dari 0,33 persen menjadi 0,41 persen dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Ini menandakan kesejahteraan tidak dirasakan merata, meski terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Akibatnya, jurang antara si kaya dan si miskin semakin melebar. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemimpin yang baru nanti. Masalah paling krusial adalah mengurangi jurang kemiskinan yang sudah terlampau besar.

“Misalnya banyak orang kaya di Menteng, tapi banyak orang miskin di Banten. Padahal Menteng dan Banten jaraknya dua jam saja," ujar pengamat ekonomi Ismed Hasan Putro di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Soal urusan mengatasi kemiskinan ini telah ditugaskan Presiden Jokowi kepada Menteri Keuangan baru, Sri Mulyani. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan, Sri Mulyani sesuai dengan kapasitasnya bisa memperkuat ekonomi Indonesia dan mengikuti persaingan global.

Selain itu, Sri Mulyani diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang sampai saat ini masih menimpa Indonesia. Seperti mengatasi kemiskinan hingga ketimpangan wilayah.

Sri Mulyani menyambut baik permintaan Presiden itu. Dia mengatakan pelaksanaan instrumen kebijakan fiskal di masa mendatang harus bermanfaat untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Presiden sudah menyampaikan tugas dari instrumen ini untuk memerangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, menciptakan kesempatan kerja dan mengemban kepercayaan publik secara umum maupun pelaku usaha, agar menjadi motor penggerak ekonomi yang efisien.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 28,01 juta atau 10,86 persen pada Maret 2016, berkurang dibanding September 2015 yang tercatat 28,51 juta orang atau 11,13 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai penurunan angka kemiskinan sebesar 0,27 persen dari total penduduk Indonesia, karena harga komoditas pangan yang stabil. Juga mencerminkan mulai meratanya stabilitas pada berbagai harga komoditi, terutama untuk komoditi yang banyak dikonsumsi masyarakat miskin.

Kita berharap Tim Ekonomi hasil perombakan kabinet kali ini mampu melaksanakan program sinergi aksi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan persoalan kesenjangan ekonomi yang dialami para petani maupun nelayan.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan mengendalikan harga-harga bahan makanan pokok. Pasalnya, melonjaknya harga bahan kebutuhan pokok seperti beras, memberikan kontribusi terhadap penurunan daya beli masyarakat miskin.

Mengatasi ketimpangan harus menjadi agenda besar pemimpin di masa mendatang. Sudah bukan waktunya lagi jika pemimpin masih hanya memberikan janji untuk mengatasi masalah ketimpangan tersebut. Jangan janji-janji kepada rakyat jika tidak bisa merealisasikannya.


(***)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats