Di Publish Pada Tanggal : Rabu, 27 Juli 2016 12:25 WIB

Jabat Menkeu Jokowi, Sri Mulyani: Kesenjangan di Indonesia Makin Tinggi

Jakarta, HanTer - Mantan Menteri Keuangan era Presiden SBY, Sri Mulyani Indrawati menyatakan, meningkatnya kesenjangan atau ketimpangan pada masyarakat Indonesia tidak bisa dipandang remeh. Sebabnya, masalah ini bisa menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Menurut dia, gini ratio masyarakat Indonesia memperlihatkan hal cukup mencengangkan. Sebab ratio tersebut meningkat dari 30 pada 2003 menjadi 41 pada 2014. gini ratio merupakan indikator dalam mengukur ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat dengan skala 0 hingga 1, yang berarti semakin tinggi nilai rasio gini maka makin tinggi ketimpangan yang terjadi di masyarakat.

“Suatu negara yang memiliki koefisien gini yang sangat tinggi atau ketimpangan yang sangat tinggi bisa melemahkan kemampuan negara itu untuk tumbuh dalam jangka panjang,” kata Sri, yang kini kembali ditunjuk sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Jokowi.

Kendati demikian, kata dia, kesenjangan di Indonesia banyak disebabkan oleh hal-hal yang di luar kendali pihak yang lemah secara ekonomi. Dengan kata lain, ketimpangan tidak hanya sekedar dari kesenjangan pendapatan tetapi juga berasal dari ketimpangan peluang.

Pemerataan

Ia merinci, berdasarkan penelitian Bank Dunia, sepertiga dari ketimpangan di Indonesia disebabkan oleh empat faktor pada saat seseorang lahir yaitu provinsi tempat lahir, tempat lahir di desa atau di kota, peranan kepala keluarga, dan tingkat pendidikan orang tua.

“Anak-anak Indonesia yang lahir dengan ketimpangan tersebut akan sulit mengatasi ketimpangan di masa depannya,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan pemerataan pembangunan agar ketimpangan ini dapat diatasi, terutama pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan. "Cita-cita Indonesia adalah di mana pun bayi itu lahir dia bisa mendapat fasilitas kesehatan dan pendidikan yang sama. Ketidakadilan ini harus diatasi segera," pungkas Sri.

Disamping persoalan tersebut, ketimpangan yang dialami kaum perempuan dan anak perempuan juga harus diatasi. Menurutnya, Indonesia belum memanfaatkan secara optimal potensinya terkait ketenagakerjaan yang melibatkan semua penduduk, baik perempuan dan laki-laki.

Sebagai ilustrasi, hanya 51 persen perempuan Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas yang menjadi bagian dari tenaga kerja. Rasio ini lebih rendah dari rata-rata Asia Timur dan Pasifik, yaitu 63 persen. Sementara, partisipasi tenaga kerja laki-laki mencapai lebih dari 80 persen.
Kesenjangan

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan BPS mencatat adanya penurunan tingkat kesenjangan penduduk Indonesia. Penurunan ditandai dengan rasio gini 0,40 per September 2015 atau menurun 0,01 poin dibandingkan Maret 2015 sebesar 0,41.

"Ini artinya terjadi perbaikan pemerataan pendapatan," kata Suryamin dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (18/4/2016).

Menurut Suryamin, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan ini. Antara lain kenaikan upah buruh pertanian 1,21 persen pada periode Maret-September 2015 dan kenaikan upah buruh bangunan 1,05 persen pada periode yang sama.

Selain itu adanya peningkatan jumlah pekerja bebas baik pekerja bebas pertanian maupun non pertanian dari 11,9 juta orang per Februari 2015 menjadi 12,5 juta orang pada Agustus 2015 juga mempengaruhi penurunan kesenjangan tersebut.


(Arbi)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats