Di Publish Pada Tanggal : Rabu, 27 Juli 2016 10:35 WIB

Tajuk: Kebijakan Pangan Untuk Pencitraan?

Harga komoditas pokok seperti beras, daging sapi, gula, bawang merah, dan jagung saat ini  masih dirasakan terlalu tinggi. Melihat kondisi ini pemerintah akan menyiapkan kebijakan pangan yang lebih komprehensif untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok rakyat.

Menko Perekonomian Darmin Nasution seusai memimpin rapat koordinasi mengenai ketersediaan dan stabilisasi harga pangan di Jakarta, Selasa (26/7/2016), mengemukakan, Presiden menargetkan dalam tiga bulan ke depan, (strategi) kebijakan pangan dapat dijalankan. Darmin menyebut  harga gula pasir yang saat ini masih terlalu tinggi, berada pada kisaran Rp16.000 per kilogram.

Kita menyambut baik upaya pemerintah menyiapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok rakyat. Namun, selama ini, kebijakan pangan yang diterbitkan sudah terlalu banyak, namun kenyataannya tidak jalan. Harga-harg kebutuhan pokok tetap saja melonjak. Hal ini karena  kebijakan pangan yang dikeluarkan tidak dilaksanakan dengan serius.

Bahkan ada pengamat yang menyebut kebijakan pangan pemerintah spekulatif dan hanya untuk pencitraan. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Natsir Mansyur menilai, kebijakan Pemerintah yaitu Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian adalah kebijakan spekulatif karena harga pangan tetap tinggi dan kebutuhan pangan nasional tidak seimbang antara pasokan (supply) dan permintaan (demand).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut akar masalah pengadaan pangan nasional adalah ketidaksesuaian data yang dimiliki pemerintah. Menurut BPK, ada peran data yang kronis terkait produksi, distribusi, konsumsi, hingga ketersediaan luas lahan yang ada di Indonesia.

Kita berharap semua menteri yang terkait dengan masalah pangan memahami politik pangan dan manajemen logistik pangan negara ini harus  berpihak kepada rakyat, sehingga kebijakan pangan nasional tidak carut marut.

Meski dalam waktu dekat pemerintah akan mengeluarkan kebijakan pangan yang lebih komprehensif untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok rakyat, menurut pendapat kita, alangkah baiknya jika pemerintah juga memiliki strategi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Selain itu pemerintah juga perlu melakukan  konsolidasi lintas sektor tentang kebutuhan bahan pokok strategis. Tentu pemerintah harus pula memiliki data yang akurat dan valid soal pengan. Pasalnya, menurut BPK, ada peran data yang kronis terkait produksi, distribusi, konsumsi, hingga ketersediaan luas lahan yang ada di Indonesia.

Jika semua itu dilakukan, tentu kegaduhan dan jeritan rakyat soal kenaikan harga bahan pangan yang melonjak, tidak terus terjadi. Karenanya, pemerintah perlu melakukan  konsolidasi lintas sektor tentang kebutuhan bahan pokok strategis.

Harapan kita kebijakan pangan jangan digunakan untuk pencitraan dan untuk kepentingan politik sesat, namun harus mampu mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional.


(***)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats