Di Publish Pada Tanggal : Rabu, 27 April 2016 00:30 WIB

Jokowi Sindir Kementerian Hobi Bikin Proyek Survei

Jakarta, HanTer – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah hanya akan menggunakan data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan bukan kementerian. Hal ini lantaran Presiden mensinyalir data yang dihasilkan oleh survei kementerian berbau ‘proyek’.

“Kementerian ini ada proyek survei, kementerian ini ada proyek cari data, kementerian ini ada proyek cari informasi. Cukup hal-hal yang seperti itu, orientasinya tidak lagi orientasi proyek. Stop, stop, stop. Satu data yang sekarang kita pakai, BPS,” tegas Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4/2016).

Oleh karena itu, ia meminta kementerian untuk tidak repot-repot lagi mengadakan proyek survei atau proyek cari data. Kementerian diminta untuk lebih fokus pada pekerjaannya saja. Karena menurut Presiden, kesimpangsiuran data yang terjadi selama ini mempersulit pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Jokowi mencontohkan terkait data produksi beras yang dimiliki Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan BPS yang  berbeda-beda. Hal itu kemudian menyebabkan pemerintah sulit untuk menentukan keputusan terkait impor beras.

Hal serupa juga terjadi pada data kemiskinan, tiap-tiap kementerian punya data sendiri. “Misalnya data kemiskinan, Kemenkes ada, Kemensos ada, BPS ada. Datanya berbeda-beda. Ini yang mulai sekarang saya enggak mau lagi,” tutur dia.

Kedepan, Presiden meminta buruknya pengelolaan data dan informasi ini tidak terjadi lagi. Dia memerintahkan agar semua jajaran kementerian dan lembaga pemerintah mengoptimalkan fungsi BPS sebagai pusat data dan informasi. 

Meski demikian, Jokowi juga mengingatkan agar BPS bisa bekerja dengan benar, detil, dan akurat. Dia memastikan akan ada keputusan yang dilakukannya jika data itu tidak sama dengan yang ada di lapangan. "Kalau enggak benar juga hati-hati, saya cross check (periksa kembali). Entah ambil sampelnya, entah pencarian di lapangannya tidak serius, akan ada keputusan yang lain," katanya.

Kepala BPS, Suryamin mengatakan permintaan Jokowi untuk membuat BPS sebagai satu-satunya acuan data pemerintah telah diungkapkan dalam sidang kabinet beberapa waktu lalu. Setiap informasi dan data yang dibutuhkan kementerian dan lembaga harus mengacu pada BPS. “Jadi kementerian dan lembaga lain yang punya riset kecil-kecil itu nanti kami yang jalankan mulai sekarang,” ujar Suryamin.

Selama ini, kata dia, BPS hanya melakukan survei dan pengumpulan data yang bersifat umum. Sementara data yang kecil dan sifatnya sektoral memang tidak dilakukan, tapi sudah dikerjakan di masing-masing kementerian. 


(Abe)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats