Di Publish Pada Tanggal : Rabu, 24 Februari 2016 05:19 WIB

Terkait Pupuk Bersubsidi, Pemda Prioritaskan Swasta Dibandingkan Koperasi

Lombok Timur, HanTer - Koperasi sulit bersaing dengan swasta untuk mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi. Jatah yang diberikan Pemda kepada koperasi terlalu kecil dibandingkan swasta.

"Koperasi sebenarnya punya kemampuan untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi yang lebih besar, baik secara finansial maupun operasional penyalurannya," tegas Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Wayan Dipta saat meninjau KUD Karya Nyata, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, NTB, kemarin.

KUD Karya Nyata merupakan salah satu distributor pupuk bersubsidi di NTB. KUD ini mendistribusikan untuk wilayah kecamatan Wanasaba dan Suralaga.

Wayan juga mengatakan  sistem distribusi pupuk bersubsidi juga belum tertata baik.  Saat ini distribusi pupuk bersubsidi urea dan non urea dalam satu rayon tidak dilayani satu distributor.

"Dua distributor menyalurkan pupuk jenis urea dan non urea dalam satu wilayah. Seharusnya distribusi dua jenis pupuk tersebut bisa dilayani oleh satu distributor. Ini berimbas kepada petani karena kebutuhannya tidak dipenuhi pada saat bersamaan," tegas Wayan

Dia menegaskan pihaknya sudah mengajukan protes karena pola distribusi tersebut tidak efisien. Padahal semestinya penyaluran pupuk urea dan non urea bergandengan.

Ketua KUD Karya Nyata Aswil Mizan mengungkapkan jatah penyaluran pupuk bersubsidi oleh koperasi memang sangat kecil. Penyaluran pupuk bersubsidi masih dikuasai oleh swasta. Satu distributor swasta bisa mendapatkan alokasi pupuk hingga puluhan ribu ton.

"Koperasi sanggup menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi yang lebih besar. Tapi, bersaing swasta untuk mendapatkan alokasi sulit karena Pemda yang mengatur alokasinya," tegas Aswil.
Di NTB, disebutkannya, hanya ada dua KUD sebagai distributor pupuk. Banyak koperasi yang mengajukan sebagai distributor pupuk tapi tidak bisa, karena alokasi sudah dikuasai oleh distributor swasta.

"Kami bisa menjadi distributor karena penunjukan pemerintah pusat. Sebelumnya, Pemda menyatakan tidak ada alokasi lagi untuk koperasi, semua wilayah sudah habis dibagi," kata Aswil.

Sekretaris KUD Karya Nyata Lalu Khairil Azmi menegaskan koperasi terbukti mampu memberikan pelayanan lebih baik kepada pengecer dibandingkan swasta.

"Kalau distributor swasta ada uang baru ada barang, koperasi sebaliknya. Antar barang dulu baru uang. Kami juga mengantarkan sekalipun pesanan dari pengecer kecil.  Koperasi juga tidak berani melakukan pelanggaran, termasuk menjual pupuk sesuai dengan harga yang ditetapkan," katanya.

Dia juga menilai sistem distribusi pupuk masih carut marut.  ”Yang menjadi distributor non urea di Wanasaba adalah KUD Karya Nyata, tapi distributor urea justru swasta. Kami meminta agar bisa melayani sepenuhnya petani yang menjadi anggotanya koperasi. Pemerintah meminta agar penggunaan pupuk berimbang, padahal penyalurannya tidak berimbang tapi timpang,” tegasnya.

KUD Karya Nyata yang asetnya mencapai Rp 50 miliar, mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi pada 2016, sebanyak 1.282 ton (urea) dan  966 ton (non urea).

Sebelumnya pada 2015, KUD Karya Nyata merealisasikan penyaluran pupuk bersubsidi 770 ton (urea) dan 1.120 ton (non urea).

KUD kembali menyalurkan pupuk bersubisidi mulai pada 2015, atas inisiatif Kementerian Koperasi dan UKM. Tercatat 274 KUD dari 2.485 distributor telah menyalurkan pupuk bersubsidi.

Kementerian juga telah mengusulkan lagi sebanyak 170 koperasi dan 1.196 koperasi sebagai pengecer. Secara bertahap, peran KUD sebagai distributor pupuk bersubsidi akan ditingkatkan hingga 50%.


(Ris)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats