Di Publish Pada Tanggal : Senin, 15 Februari 2016 16:07 WIB

Beda Data KSPI dan Pemerintah Soal Jumlah Angka PHK, Mana yang Benar?

Jakarta, HanTer-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengklaim angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia mencapai 17.680. Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, jumlah tersebut merupakan akumulasi dari 2015 hingga awal 2016.

"Secara total, yang tercatat di KSPI jumlah PHK mencapai 17.680 orang. Ini mulai dari karyawan yang di-PHK sejak 2015 namun baru diselesaikan pada akhir Januari kemarin," kata Iqbal di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2016).

Dirinya merinci, perusahaan yang melakukan PHK sejak Januari hingga Februari mencapai 3.668 orang dari total 17 ribu korban PHK. Sedangkan sisanya adalah PHK akhir tahun lalu yang beru selesai di tahun ini, PHK sepihak oleh perusahaan, serta PHK akibat kontrak yang tak diperpanjang.

"PHK di akhir yang beru diselesaikan tahun ini jumlahnya 8.300 orang. Sedangkan jumlah PHK sepihak 712 orang serta PHK akibat kontrak yang tak diperpanjang sebanyak 5.000 orang," jelas dia.

Jumlah PHK tersebut jauh dari angka PHK yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak 1.347 orang. Selain itu, pemerintah jiga dinilai lambat dalam menangani masalah PHK akhir-akhir ini.

"Sudah puluhan ribu pekerja di-PHK karena menurunnya daya beli rakyat yang disebabkan oleh politik upah murah lewat PP 78/2015. Pemerintah tidak responsif dan tidak mau turun ke lapangan melihat fakta yang ada," katanya.

KSPI menilai, pemerintah dan kalangan pengusaha menganggap PHK bukan hal yang besar. Sebab, hal itu terjadi karena memburuknya kondisi perekonomian dalam negeri, yang terimbas dari faktor ekonomi global.

"Hingga saat ini tidak ada solusi konkrit untuk mengatasi hal tersebut. Bahkan, data resmi PHK pun belum dirilis secara resmi dari kementerian terkait. Pemerintah dan Apindo (Asosisasi Pengusaha Indonesia) belum juga berani mengumumkan ribuan PHK buruh. Sekarang sudah ramai, tetapi pemerintah belum juga mengumumkan angka PHK," katanya.

Menurut Said, ada beberapa faktor yang menjadi landasan utama pemerintah maupun Apindo belum mengeluarkan angka PHK yang sebenarnya. Pertama, kata Said, adalah rasa ketakutan dari pemerintah, karena sejumlah paket kebijakan yang dikeluarkan belum terimplementasi dengan baik.

"Yang kedua, adalah ketidakmampuan pemerintah meningkatkan daya beli masyarakat, karena adanya kebijakan tentang pengupahan. Faktanya, semua harga barang, ongkos, transportasi tetap mahal. Bahkan, BBM (Bahan Bakar Minyak) turun, tidak memberikan andil apa-apa," ucapnya.

Dia pun menganggap, Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan pembohongan publik karena menyatakan data angka PHK yang tidak valid dengan kenyataan yang terjadi.


(Ind)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats