Di Publish Pada Tanggal : Kamis, 05 Juli 2018 16:19 WIB

Muslim Rohingya Terus Hadapi Kekerasan dan Penganiayaan di Myanmar

Jenewa, HanTer - Muslim Rohingya terus mengungsikan diri dari negara bagian Rakhine Myanmar, banyak yang bersaksi tentang kekerasan, penganiayaan, pembunuhan dan pembakaran rumah mereka, kata kepala hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rabu.
 
Sepanjang tahun ini, 11.432 orang telah tiba di Bangladesh, tempat lebih dari 700 ribu orang lari menyelamatkan diri sejak penindasan militer pada Agustus 2017 di negara bagian Rakhine Myanmar utara, menurut Zeid Ra'ad al-Hussein.
 
"Tidak ada retorika yang dapat menutupi fakta-fakta ini. Orang-orang masih berlarian menghindari penganiayaan di Rakhine - dan bahkan bersedia mengambil risiko mati di laut untuk menyelamatkan diri," kata Zeid kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa.
 
Banyak pengungsi Rohingya juga melaporkan bahwa mereka ditekan oleh otoritas Myanmar untuk menerima kartu verifikasi nasional, yang mengatakan mereka perlu mengajukan permohonan kewarganegaraan, katanya.
 
Masalah kewarganegaraan adalah inti dari diskusi tentang status mereka, ungkap Zeid.
 
Ia menambahkan bahwa kartu-kartu itu "menandai Rohingya sebagai nonwarga negara, sesuai dengan karakterisasi pemerintah mereka sebagai orang asing di tanah air mereka sendiri".
 
Pihak berwenang di Myanmar, negara yang sebagian besar penduduknya beragama Buddha, menyangkal melakukan pelanggaran hak asasi manusia skala besar. Pihak berwenang mengatakan tindakan keras di Rakhine adalah tanggapan yang diperlukan untuk menangani kekerasan oleh kelompok militan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), yang menyerang pos keamanan Myanmar.
 
Kyaw Moe Tun, direktur jenderal kementerian luar negeri Myanmar, mengatakan prioritas utama bagi pemerintahannya adalah untuk menemukan "penyelesaian berkelanjutan" di Rakhine. Kementerian sepakat dengan Bangladesh pada Januari 2018 bahwa pemulangan kembali pengungsi akan selesai dalam waktu dua tahun, katanya, tanpa menggunakan kata Rohingya.
 
Dia mengatakan bahwa laporan Zeid mengandung informasi yang "menyimpang atau berlebihan".
 
"Akar penyebab tragedi itu adalah terorisme dan terorisme tidak bisa dimaafkan dalam keadaan apa pun," kata Kyaw.


(Ant)