Di Publish Pada Tanggal : Selasa, 07 Agustus 2018 17:37 WIB

Serunya Diskusi Lika Liku Akuisisi Saham Freeport

Jakarta, HanTer – Sejauh ini, akuisisi saham Freeport oleh Indonesia sebesar 51 persen dari sebelumnya hanya 9,36 persen dicapai melalui penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum sebagai holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tambang dengan Freeport McMoran. 
 
Penandatanganan HoA dilaksanakan pada Kamis, 12 Juli 2018 lalu di Kementerian Keuangan yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 
Pro dan kontra muncul terkait kebijakan yang diambil pemerintah ini. Ada yang menilai pemerintah terlalu buru-buru dan harga yang harus dibayarkan Inalum sebesar US$ 3,85 miliar (sekitar Rp 55,44 triliun dengan kurs Rp 14.400 per dollar AS) dinilai terlalau mahal. Salah satu isu yang krusial, yaitu mengapa tidak menunggu kontrak Freeport habis di 2021 sehingga tidak perlu keluar uang.
 
Pengurus Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Iwan Munajat menyatakan nilai negosiasi pengalihan 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) ke PT Inalum sebesar US$ 3,85 miliar atau Rp55 triliun relatif wajar. 
 
“Meski tak bisa dibilang murah, angka tersebut bisa disebut sebagai hasil kesepakatan yang menguntungkan Indonesia di masa mendatang,” katanya, dalam diskusi Ngobrol Tempo: Lika Liku Akuisisi Saham Freeport, Senin (6/8/2018).
 
Ditambahkan Iwan, cadangan terbukti ditambang dengan teknologi tercanggih di dunia itu bernilai US$150 miliar. Data eksplorasi oleh tim geolog Freeport juga menunjukkan potensi penemuan baru yang sangat terbuka mengarah ke kedalaman (subsurface).
 
Sedangkan, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara KemenESDM, Gatot Ariyono mengatakan, divestasi saham sebesar 51 persen untuk kepemilikan peserta Indonesia sesuai Kontrak Karya dan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
 
“Pengambilan kebijakan untuk akuisisi sekarang adalah waktu yang tepat untuk menjaga kinerja keberlangsungan tambang,” ujarnya.
 
Kalau sampai tambang berhenti beroperasi karena masalah perpanjangan kontrak karya yang berlarut maka akan menimbulkan kerugian yang besar baik bagi Indonesia maupun bagi Freeport.
 
Hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini Direktur Jenderal Mineral dan Batubara KemenESDM Bambang Gatot Ariyono, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media KemenBUMN (Fajar Harry Sampurno), Pengamat pertambangan dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia (Iwan Munajat), Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (Syaikhul Islam Ali) dan bertindak sebagai moderator adalah Redaktur Pelaksana Bidang Ekonomi Bisnis Tempo, Yandhrie Arvian.


(romi)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats