Di Publish Pada Tanggal : Kamis, 07 Desember 2017 21:18 WIB

Delapan Warga Myanmar Korban TPPO di Maluku Terima Restitusi

 
Jakarta, HanTer - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan restitusi kepada delapan warga Myanmar yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku.
 
"Pemerintah Indonesia dan Myanmar telah menjalankan kewajiban hukum dan moral agar para korban segera mendapatkan haknya uang ganti rugi yang dibayarkan pelaku," ujar Wakil Ketua LPSK Penanggung Jawab Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Lies Sulistiani di Jakarta, Kamis (7/12/2017).
 
Lies menyatakan penyerahan yang restitusi tertunda cukup lama karena berbagai kendala namun akhirnya delapan korban perdagangan manusia itu dapat menerima uang ganti rugi.
 
Lies menegaskan LPSK merupakan lembaga yang diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban untuk memberikan perlindungan, pendampingan dan penilaian ganti rugi (restitusi) bagi korban kejahatan.
 
"Korban TPPO Benjina menjadi acuan penanganan dan perlindungan TPPO lintas negara," ujar Lies.
 
Duta Besar Republik Uni Myanmar untuk Indonesia H E Daw Ei Ei Khin Aye mengapresiasi kinerja LPSK, Kejaksaan Agung dan Kementerian Luar Negeri yang merealisasikan ganti rugi bagi korban perdagangan manusia asal Myanmar.
 
Dana ganti rugi itu telah diterima pihak Kedubes Myanmar selanjutnya akan diserahkan kepada para korban melalui Deputi Duta Besar Myanmar untuk Indonesia.
 
Rencananya pada pekan kedua Desember 2017, tiga kementerian pemerintah Myanmar yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesejahetraan Sosial akan menyerahkan restitusi kepada korban.
 
Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Suhardi menyatakan jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan pidana terkait penyerahan uang restitusi itu.
 
Penyerahan restitusi itu ditindaklanjuti melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima Dana Restitusi yang diserahkan Sekretaris Jampidum kepada Duta Besar Republik Uni Myanmar disaksikan Wakil Ketua LPSK dan Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri RI.
 
Diketahui, sebanyak 22 warga Myanmar diperiksa menjadi saksi dan korban TPPO di Benjina Kepulauan Aru Maluku.
 
Kejaksaan Negeri Dobo mengajukan rekomendasi perlindungan bagi 22 warga Myanmar tersebut melalui LPSK.
 
Berdasarkan rekomendasi itu, LPSK dapat menghadirkan 13 korban TPPO asal Myanmar saat sidang di Pengadilan Negeri Tual Maluku.
 
Majelis hakim Pengadilan Negeri Tual memvonis bersalah tiga tahun penjara dan denda Rp160 juta kepada tujuh terpidana termasuk lima warga Thailand pada 10 Maret 2016.
 
Hakim juga memerintah lima terpidana membayar restitusi Rp773,3 juta kepada 11 korban TPPO namun realisasinya hanya empat terpidana yang sanggup membayar ganti rugi uang bagi delapan korban dengan jumlah restitusi sebesar Rp438 juta.


(zamzam)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats