Di Publish Pada Tanggal : Selasa, 17 Oktober 2017 23:04 WIB

KPK Klarifikasi Aset Pemkab Bekasi Dikelola Pihak Swasta

 
Cikarang, HanTer - Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febry Diansyah membenarkan sudah turun untuk melakukan klarifikasi atas adanya laporan dari masyarakat terkait pengelolaan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang dikerjasamakan dengan PT Hero dan PT YCH.
 
"Dalam kedatangannya ini adalah salah satu bentuk apresiasi kepada masyarakat guna meminta konfirmasi ulang kepada 15 saksi terkait kontrak aset daerah dengan noninal Rp2500 untuk satu meternya yang menjadi keuntungan Pemkab Bekasi," katanya di Kabupaten Bekasi, Jawa barat, Selasa (17/10/2017).
 
Menurut dia dalam hal ini KPK melakukan konfirmasi kepada E (Kepala Dinas Sosial) dan S (Kepala Dinas Pemberdaan Perempuan dan Perlindungan Anak) guna memberikan keterangan mengenai keterikatan kasus pengelolaan aset milik daerah.
 
Pasalnya dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi mengacu pada Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011 tentang retribusi. Namun Perda tersebut bukan diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat melainkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
 
Hal ini diperkuat dengan perhitungan dimana nilai kerjasama tersebut selama 20 tahun mencapai Rp7,9 miliar dan menduga tandatangan kesepahaman terjadi pada Agustus 2012.
 
Dengan perincian menunjukkan PT Hero sewa lahan seluas 93.285 meter persegi x Rp2.500 x 20 tahun pemda menerima Rp4.664.250.000, ditambah biaya kontribusi 10 persen menjadi Rp5,1miliar.
 
Sedangkan PT YCH yang menyewa lahan seluas 50.090 meter persegi x Rp2.500 x 20 tahun pemda menerima Rp2.504.500.000 ditambah biaya kontribusi 15 persen menjadi sekitar Rp2,8 miliaran lebih.
 
Ia mebambahkan dengan adanya perhitungan tersebut tentunya tidak masuk akal, pasalnya pengkajian itu sudah menyalahi aturan.
 
Dan diketahui adanya unsur permainan, serta sudah tentu dapat memastikan adanya tindak menyalahgunakan atau memiliki kepentingan. Namun dalam hal tersebut masih dalam pendalaman kasus.
 
"Itu sewanya 20 tahun, Kalau pakai Perda No. 6 tahun 2011, aset tersebut berpotensi tidak masuk di neraca laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga sangat rentan terjadi penghapusan aset milik daerah," katanya.
 
Pasalnya saat dilakukan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dari tahun 2012, tidak menemukan nilai aset tersebut tercatat pada neraca. Jadi dalam hal tersebut sangat rentan ada kecurangan dalam pengelolaan aset milik daerah.
 
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Daris mengapresiasikan adanya laporan dari masyarakat kepada KPK terkait penyalahgunaan kewenangan yabg dibuktikan oleh adanya surat berita acara.
 
Dalam hal ini meminta kepada 15 saksi untuk lebih koperatif dalam memberikan keterangan. Dikarenakan dalam hal ini masyarakat mempunyai andil bagian dengan adanya pemerintah daerah.


(zamzam)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats