Di Publish Pada Tanggal : Rabu, 11 Oktober 2017 21:09 WIB

Saksi: Cetak Sawah di Ketapang yang Putuskan Dahlan Iskan

Jakarta, HanTer - Mantan Deputi Industri Primer (IP) Megananda mengakui, jika terdakwa dugaan korupsi cetak sawah, Upik Rosalina Wasrin tidak berwenang memutuskan letak lokasi cetak sawah di Ketapang yang menjadi bagian program Menteri BUMN saat itu, Dahlan Iskan.

Megananda juga menegaskan, saat penentuan lokasi cetak sawah di Ketapang, ia sudah tidak bertugas sebagai Deputi IP Kementerian BUMN dan Upik sudah menjabat sebagai Asisten Deputi (Asdep) PKBL Kementerian BUMN.

"Yang memutuskan adalah Menteri BUMN berdasarkan masukan dari BUMN-BUMN yang bergerak di bidang pertanian," ujar Megananda saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Megananda menuturkan, ketika Upik bertugas sebagai pembantunya yaitu menjabat Asisten II Deputi IP, program cetak sawah itu baru sebatas pembahasan. Oleh karena itu program cetak sawah belum ditentukan/ditetapkan lokasi maupun besaran biayanya karena masih dalam  pembahasan.

Sementara itu, Kepala Bidang PKBL II Kementerian BUMN, Agus Suherman mengaku, jika cetak sawah ini menggunakan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).Dan yang memutuskan penggunakan dana PKBL untuk membiayai proyek cetak sawah adalah Menteri BUMN yang saat itu dijabat oleh Dahlan Iskan pada tahun 2012.

"Dana PKBL penggunaannya ada dua kelompok kegiatan yaitu PK dan BL. Pembiayaan kegiatan proyek cetak sawah diambil dari bagian kegiatan BL yang identik dengan pembiayaan kegiatan CSR BUMN. Tentang survey berbagai lokasi yang kemudian terpilih untuk dikembangkan sebagai persawahan adalah BUMN yang bergerak di bidang pertanian, dhi. PT Sang Hyang Seri, PT Pupuk Sri, Perhutani dan Pertani," jelasnya.

Hal ini sesuai dengan surat nomor 133/MBU/2012 tertanggal 19 Maret 2012. Dimana, Dahlan menugaskan PT Sang Hyang Seri sebagai pelaksana program GP3K (Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Koorporasi) BUMN, Program Beras BUMN dan Program Food Estate (Kebun Pangan).

Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi cetak sawah ini diusut oleh Bareskrim Polri. Pasalnya, pelaksanaan program kegiatan cetak sawah di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, baik proses penyiapan anggaran, teknis cetak sawah maupun proses pengadaannya, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 67 miliar.

Menurut kuasa hukum Upik, Alfons Loemau SH, MSi, M.Bus. mengatakan, jika tuduhan Bareskrim itu terasa sangat janggal, aneh dan menyesatkan.  Betapa tidak, Upik telah dijadikan terdakwa dan dianggap sebagai yang bertanggungjawab atas penentuan lokasi cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat, jelas salah alamat.

"Yang menetapkan Ketapang sebagai lokasi cetak sawah adalah bukan terdakwa, karena ini bersifat teknis, hal tersebut berawal dari lingkungan kedeputian IP, PT SHS dan ditetapkan oleh Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Sedangkan terdakwa hanyalah seorang Asisten Deputi PKBL," kata Alfons.


(Safari)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats