Di Publish Pada Tanggal : Selasa, 10 Oktober 2017 21:26 WIB

Jaksa Agung Resmikan Pusat Kajian Kejaksaan di Unhas

 
Jakarta, HanTer - Jaksa Agung HM Prasetyo, meresmikan Gedung Pusat Kajian Kejaksaan pertama di Indonesia berlokasi di kampus Universitas Hasanuddin (Unhas), Selasa (10/10/2017).
 
Prasetyo dalam keterangan tertulis menyatakan hukum harus lebih dikenal oleh masyarakat, begitu pun dengan Kejaksaan makanya dikatakan Pusat Kajian Kejaksaan di Unhas.
 
“Ini satu hal, saya fikir banyak mengandung makna, sebagaimana Kejaksaan sebagai salah satu organ penegak hukum bisa melaksanakan tugas dengan baik, lebih berkualitas dan lebih berintegritas,” kata Prasetyo.
 
Prasetyo juga mengundang mahasiswa fakultas hukum jika ingin mengabdi kepada negara ini, agar menjatuhkan pilihannya pada Korps Adhyaksa.
 
“Jadi ini satu langkah yang harus kita hargai antara Kejaksaan dengan Unhas. Ini merupakan pusat kajian satu-satunya nantinya kita akan kembangkan di perguruan tinggi lainnya,” ungkapnya.
 
Lebih lanjut Prasetyo mengatakan, semua permasalahan kasus yang dihadapi Kejaksaan akan dibahas di Pusat Kajian Kejaksaan ini.
 
“Untuk penegakan hukum bukan hanya menangkap dan menindak tetapi juga mencegah tentunya dalam waktu jangka panjang akan lebih efektif, maksimal hasilnya,” tutupnya.
 
Sementara itu Prof Dr Farida Patittingi, dekan Fakultas Hukum Unhas, dalam kata sambutannya mengatakan, Pusat Kajian Kejaksaan ini adalah satu-satunya di Indonesia. 
 
Seluruh dana pembangunan gedungnya dari Kejaksaan diinisiasi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Jan Samuel Maringka yang didukung dan restu dari Jaksa Agung, HM Prasetyo.
 
"Pusat Kajian Kejaksaan di Fakultas Hukum Unhas ini satu-satunya di Indonesia. Kami ketiban rejeki karena bantuan seluruhnya dari Kejaksaan RI," kata Farida Patittingi.
 
Farida mengatakan, pusat Kajian Kejaksaan ini pertama kali diinisiasi sejak tahun 2015. Aktif melakukan Focus Discussion Group (FGD), seminar secara berkesinambungan dan terstruktur serta didukung hasil penelitian Jan Samuel Maringka, Kajati Sulsel. 
 
"Kesimpulannya adakah posisi kejaksaan membutuhkan penguatan secara kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan karena kenyataannya kini kejaksaan adalah satu-satunya lembaga penegak hukum yang tidak diatur secara tegas dalam UUU atau konstitusi negara," ujarnya.
 
Selain Prasetyo, acara turut dihadiri guru besar Fakultas Hukum Jimly Asshiddiqie, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dan jajaran kejaksaan seluruh Sulsel dan Sulbar. 


(zamzam)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats