Di Publish Pada Tanggal : Senin, 31 Juli 2017 20:27 WIB

Korupsi Dana Tunjungan Perumahan; Kejati Kepri Tetapkan 5 Tersangka


Jakarta, HanTer - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) menetapkan lima tersangka kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Natuna senilai Rp7,7 miliar.

Kelima tersangka, masing-masing mantan Ketua DPRD Natuna, HC, dua mantan Bupati Natuna, RA dan IS, mantan Sekretaris Daerah (Sekda), Sy, mantan Sekretaris Dewan (Sekwan), Mm serta Kabag Keuangan Setwan DPRD Natuna, Ee.

"Betul, penyidik sudah menetapkan enam tersangka korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna 2011-2015,"  ujar Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri  Yunan Harjaka dikonfirmasi Harian Terbit, Senin (31/7/2017).

Yunan Harjaka mengatakan, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan dua mantan bupati, mantan ketua DPRD, mantan sekda dan mantan sekwan bersama Kabag Keuangan DPRD Natuna itu, telah ditemukannya alat bukti pengalokasian dan pencairan dana tunjangan perumahan unsur pimpinan dan anggota DPRD Natuna sejak 2011-2015.

"Pemberian tunjangan perumahaan pimpinan dan anggota DPRD Natuna ini, dialokasikan dari APBD Natuna sejak 2011-2015 tanpa menggunakan mekanisme aturan serta tidak sesuai dengan harga pasar setempat. Sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp7,7 miliar," ungkap Yunan Harjaka.

Besaran tunjangan perumahaan yang diperoleh unsur pimpinan, yakni Ketua DPRD Rp14 juta per bulan, Wakil Ketua DPRD Rp13 juta per bulan dan Anggota DPRD Natuna masing-masing Rp12 juta per bulan.

Dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, tambah Yunan, pengalokasian tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Natuna di APBD Natuna, telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Natuna sejak 2011-2015, yang dilabeli dengan SK dua Bupati atas suruhan Ketua DPRD Natuna.

"Atas perbuatannya, seluruh tersangka yang disebutkan, dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo Pasal 55 KUHP," jelas Kajati.

Kendati sejumlah tersangka belum dilakukan penahanan, Yunan Harjaka menambahkan, hingga saat ini pihaknya telah memeriksa 30 orang lebih saksi dalam kasus yang melibatkan dua mantan Bupati Natuna ini.

"Tersangka dalam kasus ini tidak menutup kemungkinan akan bertambah. Dan dengan penyidikan yang dilakukan, para tersangka dan saksi akan kembali dipanggil untuk diperiksa," ujarnya. 


(Zamzam)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats