Di Publish Pada Tanggal : Selasa, 02 Juni 2015 17:21 WIB

Gubernur Maluku: Bupati Berdosa Jika Hambat Pemekaran Wilayah

Ambon, HanTer - Gubernur Maluku Said Assagaff menegaskan seorang bupati berdosa jika menghambat atau tidak mau memberikan rekomendasi dan melepaskan wilayahnya menjadi sebuah daerah otonom baru.
 
"Suatu daerah mau dimekarkan, kalau rakyatnya sejahtera dia musti lihat itu dari lowong hatinya," kata Said Assagaff di Ambon, Selasa (2/6).
 
Jadi, lanjut gubernur, kepala daerah yang tidak mau memberikan rekomendasi untuk pemekaran sebuah wilayah, harus diajak duduk bersama untuk berbicara secara baik.
 
Menurut Said Assagaff, saat ini pemprov bersama DPRD telah menetapkan keputusan bersama mengenai 13 calon daerah persiapan yang masuk dalam desain besar penataan daerah ini dan selanjutnya akan diusulkan ke pemerintah untuk diakomodir dalam desain besar penataan daerah secara nasional.
 
Kabupaten/kota ini terdiri dari calon Kabupaten Kepulauan Terselatan, Kabupaten Gorom-Wakate, Kepulauan Kei Besar, Aru Perbatasan, Tanaimbar Utara, Seram Utara Raya, Jasirah Leihitu, Kabupaten Talabatei, serta calon Kabupaten Buru Kayeli.
 
Kemudian calon Kota Bula, Kota Kepulauan Huamual, Kota Kepulauan Lease, calon daerah kawasan khusus Kepulauan Banda.
 
"Sebagai tindaklanjut dari kebijakan yang telah diambil DPRD dan pemprov, saya minta baik calon daerah persiapan yang ditetapkan dalam desain besar penataan daerah agar segera memenuhi persyaratan pembentukan daerah baik dasar maupun administratif," tegasnya.
 
Pemenuhan persyaratan yang perlu mendapat perhatian serius adalah batas wilayah yang harus dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar yang diterbitkan oleh lembaga berwenang sesuai aturan Undang-Undang.
 
Hal ini perlu ditegaskan mengingat masalah batas wilayah sering menjadi pemicu konflik antara daerah induk dengan daerah otonom baru sebagai akibat dari pebentukan daerah yang tidak disertai penetapan batas wilayah secara pasti di lapangan dengan menggunakan kaidah-kaidah pemetaan.
 
Sehingga akhirnya berimplikasi pada terganggunya proses penyelengaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik di daerah.
 
Khusus untuk calon daerah otonom baru yang secara resmi diusulkan dan disampaikan ke DPR-RI, DPD RI serta pemerintah dengan ditetapkannya UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah, maka seluruh persyaratan pembentukan daerah harus disesuaikan.
 
Tiga daerah dimaksud adalah calon Kabupaten Kepulauan Terselatan, calon Kabupaten Gorom-Wakate, dan calon Kabupaten Seram Utara Raya.
 
"Pemprov akan menegaskan ke pemda dan DPRD kabupaten/kota agar segera melakukan penyesuaian terhadap persyaratan pembentukan daerah persiapan terutama untuk masalah administratif, persetujuan bersama DPRD dengan bupati daaerah induk," tandas Said Assagaff.


(ruli)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats