JAKARTA — Untuk mengurangi praktik korupsi, anggota DPR RI diminta mencontoh pengalaman politisi di Jepang. Di Negeri Sakura ini, stiap anggota parlemen di Jepang diwajibkan melaporkan secara terbuka kegiatan hingga keuangan kepada publik. Adalah Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, yang mengusulkan hal ini.
Fadli Zon yang pekan lalu baru melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota Parlemen Partai Demokrasi Liberal (LDP) pekan lalu di Jepang mengatakan, setiap anggota parlemen di Jepang wajib membuat laporan kegiatan tahunan lalu dipublikasikan ke dunia maya sehingga dapat diakses publik.
Mereka juga diwajibkan melaporkan pemasukan dan pengeluaran keuangan secara rinci, bahkan hingga pengeluaran yang hanya sebesar 1 Yen.
“Pernah ada kasus anggota parlemen bernama Toshikatsu Matsuoka dari LDP yang berusaha memanipulasi laporan penggunaan listrik. Padahal, acara dilakukan di Gedung Parlemen. Dia menjadi bulan-bulanan media dan publik. Meskipun jumlah uang listrik itu tidak seberapa, dia merasa malu hingga akhirnya bunuh diri,” kata Fadli.
“Jika ada kewajiban laporan yang sama diterapkan di Indonesia, saya yakin bisa mengurangi korupsi. Ke depan, anggota DPR seharusnya memberikan laporan kegiatan dan keuangan kepada partai dan publik,” pungkas Fadli.
