BOGOR – Pemerintah bertekad memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak, baik rusak ringan, sedang maupun berat di seluruh Indonesia. Sebab, ini sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan anggaran sangat besar untuk melakukan rehab sekolah yang kondisinya memprihatinkan.
“Namun saya mengimbau agar para kepala sekolah yang menerima dana bantuan tidak begitu saja mempercayai pihak-pihak yang mengatasnamakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah,” tegas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh saat safari Ramadan di SMPN 01 Cibinong (RSBI), Bogor, kemarin.
Menurut dia, pihaknya mendengar kalau sekolah penerima bantuan untuk kebutuhan rehabilitasi gedung sekolah mendapat potongan dari pihak-pihak tertentu. “Karena itu, sekarang saya mencari kesaksian. Apa iya, benar dana tersebut dipotong baik oleh Dirjen, Dinas Provinsi, atau kabupaten?” papar Nuh.
Dalam kunjungan ini, mendikbud ingin memastikan karena dapat banyak kabar tentang peristiwa ini sehingga kejadian seperti ini harus diberantas. Karenanya, mendikbud pun membentuk tim untuk mengawal penyaluran.
“Ini program strategis yang bagus jadi pelaksanaannya harus dikawal. Jangan sampai program bagus ini dikotori,” tukasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Didi Kurnia mengungkapkan, pihaknya menemukan laporan adanya oknum-oknum yang mengatasnamakan pemerintah untuk meminta dana rehabilitasi yang diterima sekolah.
“Maraknya perimintaan dana atas dana rehabilitasi yang diterima sekolah dengan mengatasnamakan pemerintah pusat maupun daerah membuat kami membentuk satgas untuk memantau kejadian tersebut. Sudah ada beberapa kepala sekolah yang tertipu dan memberikan persenan kepada mereka dari dana rehab tersebut,” ujarnya.